Pengertian Pajak, Ciri, Jenis, Fungsi, dan Contohnya

Diposting pada

Pengertian Pajak

Pajak adalah uang yang harus dibayarkan orang kepada pemerintah. Salah satu ciri pajak yaitu ini adalah pungutan yang bersifat wajib kepada semua warga negara yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki bermacam-macam jenis dengan pengelompokkan yang berbeda-beda. Misalnya pengelompokkan pajak berdasarkan pada pengelolanya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah.

Contoh pajak yang dikelola pemerintah pusat misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah misalnya Pajak Hiburan, Pajak Restoran. Pemerintah menggunakan uang yang didapatnya dari pajak untuk beragam fungsi, salah satunya berfungsi sebagai angaran negara.

Pajak

Pajak atau dalam Bahasa Inggris tax, berasal dari kata dalam Bahasa Latin taxo, yaitu biaya keuangan wajib atau jenis retribusi lain yang dikenakan pada wajib pajak (individu atau badan hukum) oleh organisasi pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik.

Kegagalan untuk membayar, bersama dengan penghindaran atau penolakan terhadap perpajakan, bias dikenai sanksi oleh hukum. Perpajakan pertama yang diketahui terjadi di Mesir Kuno sekitar 3000–2800 SM.

Sebagian besar negara memiliki sistem perpajakan untuk membayar kebutuhan publik dan fungsi pemerintah yang umum atau disepakati. Beberapa memungut tarif persentase tetap pajak atas pendapatan tahunan pribadi, tetapi sebagian besar skala pajak berdasarkan jumlah pendapatan tahunan.

Sebagian besar negara mengenakan pajak atas penghasilan individu maupun pendapatan perusahaan. Dalam istilah ekonomi, perpajakan mentransfer kekayaan dari rumah tangga atau bisnis ke pemerintah. Ini memiliki efek yang dapat meningkatkan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, perpajakan adalah topik yang sangat diperdebatkan.

Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Adapun definisi pajak menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan

Pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mndapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Prof. Dr. PJA Andriani

Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperole imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu bisa berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Anderson Herschel M

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi suatu kewajiban dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa imbalan serta dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas.

Cort Vander Linden

Pajak adalah sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

Ciri Pajak 

Pajak memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu sebagai berikut;

  1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Dalam hal ini setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan.

  1. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Dalam hal ini, apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka ia wajib untuk membayar pajak. Apabila seseorang secara sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya ia bayarkan, maka ia akan mendapatkan sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

  1. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi misalnya saat kita mendapat manfaat parkir, maka kita harus membayar sejumlah uang, yang dinamakan retribusi parker. Akan tetapi, pajak bukan seperti itu. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung mendapatkan manfaat atasb pajak yang dibayar, tapi manfaat yang akan kita dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah kita, fasilitas kesehatan yang gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak-anak, dan lain-lain.

  1. Berdasarkan Undang-undang

Dalam hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang pajak diatur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Jenis Pajak

Terdapat bermacam-macam jenis pajak dengan pengelompokkan masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Cara Pemungutannya

Terdiri atas:

  1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

  1. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Berdasarkan Sifatnya

Terdiri atas:

  1. Pajak subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan dinamakan pajak subjektif sebab memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak subjektif misalnya pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

  1. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Pajak objektif misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Terdiri dari:

  1. Pajak pusat 

Yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar pengelolaan pajak tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

Proses administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

  1. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Proses administasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat.

Pada dasarnya, pajak pusat dan pajak daerah saling bersinergi dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua, jadi kedua jenis pajak tidak bias dipisahkan satu sama lain, karena pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik apabila ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fungsi Pajak

Pajak memainkan peran penting melalui beberapa fungsinya yang sangat penting bagi suatu negara. Fungsi pajak tersebut meliputi:

  1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam membiayai tugas-tugas rutin negara dan pelaksanaan pembangunan, negara memerlukan biaya. Biaya tersebut bisa diperoleh dari penerimaan pajak.

  1. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Melului fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan beragam macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

  1. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga melalui penerimaan pajak, sehingga inflasi bisa dikendalikan, Hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara, misalnya jalan mengatur uang yang berdar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak secara efektif dan efisien.

  1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan dimaksdukan agar pajak yang telah diterima oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk pembiayaan pembangunan sehingga bisa membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Contoh Pajak

Berikut ini contoh-contoh pajak, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  4. Bea Materai
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya:

  1. Pajak provinsi, terdiri atas:
    1. Pajak Kendaraan Bermotor
    2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    4. Pajak Air Permukaan
    5. Pajak Rokok
  1. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
  2. Pajak Hotel
  3. Pajak Restoran
  4. Pajak Hiburan
  5. Pajak Reklame
  6. Pajak Penerangan Jalan
  7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sebagai informasi tambahan, mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

Nah, itulah tadi penjelasan lengkap kepada segenap pembaca terkait dengan materi pengertian pajak menurut para ahli, ciri, jenis, fungsi, dan contohnya dalam berbagai bidang. Semoga melalui artikel ini bisa memberikan wawasan serta menambah pengetahuan. Trimakasih,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *