Pengertian Good Governance, Ciri, Unsur, Manfaat, dan Contohnya

Diposting pada

Good Governance Adalah

Good Governance yang baik di semua tingkatan adalah dasar bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. Tidak ada definisi tunggal dan lengkap tentang “Good Governance,” juga tidak ada batasan ruang lingkupnya. Good Governance  memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu adanya partisipasi masyarakat, penegakkan supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, dan lain-lain. Dalam menjalankan good governanve terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yang mencakup akuntabilitas, keterbukaan, transaparansi, dan aturan hukum.

Pelaksanaan good governance memiliki manfaat yang beragam bagi suatu negara maupun lembaga-lembaga yang ada di negara tersebut, misalnya Sistem keuangan yang kuat dan transparan, terutama mengenai pengadaan, dan audit internal dan eksternal yang kuat. Contoh daerah yang telah mnejalankan good governance adalah Jawa Tengah.

Good Governance

Dalam pembangunan internasional, good governance atau tata pemerintahan yang baik adalah cara mengukur bagaimana institusi publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik dengan cara yang disukai.

Pemerintahan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan). Tata kelola dalam konteks ini dapat diterapkan pada tata kelola perusahaan, internasional, nasional, atau lokal serta interaksi antara sektor-sektor masyarakat lainnya.

Konsep “pemerintahan yang baik” dengan demikian muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi atau badan politik yang tidak efektif dengan ekonomi dan badan politik yang layak. Konsep ini berpusat pada tanggung jawab pemerintah dan badan-badan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan massa sebagai lawan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Good governance telah dikatakan di berbagai waktu untuk mencakup: penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, partisipasi efektif, kemitraan multi-aktor, pluralisme politik, proses dan lembaga yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, juga mencakup sektor publik yang efisien dan efektif, legitimasi, akses ke pengetahuan, informasi dan pendidikan, pemberdayaan politik rakyat, kesetaraan, keberlanjutan, dan sikap serta nilai-nilai yang menumbuhkan tanggung jawab, solidaritas, dan toleransi.

Pengertian Good Governance

Goog governance adalah serangkaian tata laksana pemerintahan yang baik. Secara sederhana good governance dapat didefinisikan sebagai proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

Istilah Good governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh Bahasa Inggris menjadi govern, yang artinya steer ( menyetir, mengendalikan), direct ( mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa Inggris yaitu to rule with authority atau memerintah dengan kewenangan.

Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli

Adapun definisi good governance menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

PP No. 101 tahun 2000

Good governance ialah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

World Bank (Bank Dunia)

Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah terjadinya korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

World Bank mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat.

LAN dan BPKP

Good governance ialah proses penyelenggaraan kekuasaan negara, oleh karena itu, melaksanakan penyediaan Public goods dan services.

Pelaksaan good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” atau koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.

UNDP

Good governance dapat diartikan sebagai sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam menjalankan prinsip-prinsip: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategis.

Bintoro Tjokroamidjojo

Good governance dapat diartikan sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut juga administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral sebagai agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang.

Kashi Nisjar

Good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntablitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Kooiman

Good governance dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Ciri Good Governance

Ciri-ciri good governance, diantaranya yaitu:

  1. Adanya Partisipasi Masyarakat 

Ini berarti bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara atau peran dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat yang sah. Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi yang menyeluruh dapat dibangun berdasarkan kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kapasitas untuk berpartisipasi yang membangun. Partisipasi tersebut bisa ditemukan dalam banyak bidang, bisa berupa partisipasi politik dalam pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, hingga pemanfaatan dari dijalankannya kebijakan tersebut.

  1. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam menjalankan good governance harus ada kerangka hukum yang adil dan diberlakukan secara adil dan merata tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tersebut termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil ini sebagai bentuk dari berjalannya demokrasi di berbagai bidang kehidupan.

Oleh sebab itu, pemerintahan yang menjalankan good governance berarti harus mempersiapkan dan membangun sistem hukum yang sehat di dalamnya dengan menjalankan peranan lembaga peradilan sebaik mungkin.

  1. Keterbukaan Atau Transparansi dalam Pemerintahan

Transparansi dalam good governance artinya seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi-informasi yang disediakan harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini.

Arus informasi harus bebas. Keterbukaan atau transparansi tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

  1. Data Tanggap Atau Responsiveness

Konsekuensi dari keharusan adanya keterbukaan informasi dalam pemerintahan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus dapat secara tanggap melayani seluruh pihak yang berkepentingan.

Masing-masing komponen yang terlibat harus mempunyai daya tanggap yang tinggi, baik terhadap masukan atau keinginan masyarakat maupun terhadap keluhan setiap pemangku kepentingan sebagai perwujudan dari kebijakan publik yang baik.

  1. Berorientasi Pada Konsensus

Dalam hal ini pemerintahan berusaha menjembatani kepentingan-kepentingan yang beragam demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal-hal yang terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang juga beragam. Bahkan, apabila memungkinkan konsensus juga ada dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada.

Hal ini dikarenakan  tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang dapat menjadi perantara kepentingan yang berbeda agar bisa diperoleh pilihan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan yang diambil maupun prosedur yang diberlakukan.

  1. Adanya Kesetaraan Dan Keadilan dalam Masyarakat

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Hal itu merupakan ciri-ciri yang harus ada pada sebuah negara yang ingin menjalankan good governance dalam pemerintahannya.

  1. Pemanfaatan Sumber Daya Yang Efektif dan Efisie

Good governance hendaknya membuat proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berwenang dapat menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin.

  1. Adanya Visi Strategis

Pemerintahan yang menjalankan good governance perlu mempunyai sudut pandang yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Bukan hanya itu, pemimpin dan masyarakat pun harus sangat peka terhadap apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan masyarakat tersebut. Mereka harus memahami sejarah, budaya dan sosial yang kompleks, dimana kompleksitas ini menjadi dasar dari sudut pandang tersebut.

Unsur Good Governance

Terdapat empat unsur atau prinsip utama good governance:

  • Akuntabilitas

Artinya ada kewajiban bagai aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya;

  • Transparansi

Artinya dalam hal ini kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.

  • Keterbukaan

Artinya kepemerintahan yang baik harus menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

  • Aturan Hukum

Artinya kepemerintahan yang baik memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Manfaat Good Governance

Manfaat good governance tercermin di semua lembaga yang menunjukkan:

  1. Integritas dalam janji di semua tingkatan, baik eksternal maupun internal
  2. Keterampilan kepemimpinan dan manajemen yang kuat di semua tempat di mana mereka dibutuhkan
  3. Proses sosial di tempat untuk memantau kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan dalam lembaga untuk meningkatkan kualitas itu dengan keterlibatan siswa yang sesuai
  4. Proses di tempat untuk memberikan peningkatan dalam kualitas penelitian (dengan asumsi bahwa ada aktivitas penelitian yang signifikan)
  5. Administrasi yang kompeten
  6. Sistem keuangan yang kuat dan transparan, terutama mengenai pengadaan, dan audit internal dan eksternal yang kuat
  7. Mekanisme yang efektif dan transparan untuk menentukan remunerasi di semua tingkatan
  8. Partisipasi siswa dalam manajemen dan tata kelola di semua tingkatan
  9. Kontribusi untuk kinerja akreditasi yang lebih baik
  10. Kesadaran terfokus pada keluaran kelembagaan, khususnya peningkatan kemampuan kerja.

Contoh Good Governance

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah melaksanakan good governance adalah Jawa Tengah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia yang menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh kepada daerah lain di Indonesia dalam penerapan good governance.

Hal tersebut menyusul akan dibuatnya buku Best Practice tentang tata kelola pemerintahan yang baik oleh BPKP, di mana Jawa Tengah menjadi salah satu contoh panduan kepada daerah lain di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa keberhasilan Jateng menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik bukan perkara mudah. Ada proses panjang yang dilakukan, tentunya dengan dukungan semua instansi terkait termasuk masyarakat.

Beliau menuturkan bahwa dalam mewujudkan good governance di Jateng, gubernur dan wakil gubernur hanya bertugas memberikan contoh, mengawasi, memberikan regulasi dan memberikan reward and punishment saja agar apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai rencana. Yang menjalankan ya SKPD kami dengan pendampingan BPKP dan pengawasan inspektorat serta masyarakat.

Itulah tadi serangkain artikel yang sudah kami tuliskan secara lengkap kepada segenap pembaca terkait dengan materi pengertian good governance menurut para ahli, ciri, unsur, manfaat, dan contohnya di Indonesia. Semoga melalui bahasan ini memberikan wawasan serta menambah pengetahuan bagi segenap pembaca sekalian. Trimakasih,

Sumber Tulisan
  1. Good Governance dari https://www.teqipgoodgovernance.in/benefits.html
  2. Good governance dari https://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *