Ciri Good Governance dan Tujuannya

Diposting pada

Karakteristik Good Governance

Setiap warga masyarakat sebagai makhluk sosial tentu sangat mengidam-idamkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara yang baik dan bertanggungjawab. Istilah ini sering disebut dengan good governance. Pencapaian pemerintahan dan pembangunan yang baik ini tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang solid antara masyarakat dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang berlaku di negara tersebut.

Meski demikian, akan sangat sulit untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sempurna, karena dimungkinkan akan ada hal yang tak terduga di luar perencanaan yang telah dirancang oleh suatu negara. Oleh karena itu, setidaknya pemerintah perlu memikirkan dampak dari berbagai kebijakan yang diterapkannya agar dapat mencapai good governance. Artikel ini akan menjelaskan terkait ciri dan tujuan dari good governance.

Good Governance

Pemerintahan yang baik atau sering disebut sebagai good governance ialah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokratis, dan berbagai prinsip yang menggambarkan bentuk kinerja prima dari pemerintahan.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya pengelolaan dan keputusan manajemen publik yang diterapkan secara terbuka pada masyarakat dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi mereka. Dengan demikian, pencapaian good governance bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, namun ada kolaborasi dan kontribusi dari masyarakat. Namun, sebagai konsekuensi dari transparansi pemerintahan ialah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan karena adanya prinsip demokratis.

Melalui proses sosial transparansi ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait  kepentingan publik. Cara pandang manajemen publik pada masa mendatang akan berubah seiring dengan munculnya kesadaran tersebut.

Masyarakat tidak akan lagi berperan secara pasif yaitu hanya menunggu informasi terkait kepentingan publik dari pemerintah atau dinas-dinas tertentu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki hak untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan pemerintah dan kepentingan publik. Hak masyarakat inipun didorong oleh adanya kewajiban mereka untuk membantu pemerintah menciptakan iklim good governance.

Ciri Good Governance

Selain mensyaratkan pemberlakuan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti yang telah dituliskan sebelumnya, penyelenggaraan pemerintahan dikatakan good governance apabila memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut.

  1. Adanya partisipasi masyarakat

Ciri-ciri pertama indikasi suatu penyelenggaraan pemerintah dikatakan good governance adalah adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Hal ini berarti bahwa, semua warga masyarakat memiliki suara dan action maisng-masing  dalam pengambilan keputusan, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung serta melalui lembaga perwakilan masyarakat yang sah.

Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk mengambil peran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di negaranya. Partisipasi yang menyeluruh ini dapat dibangun berdasarkan kebebasan (freedom) untuk berkumpul dan mengajukan pendapat pada kapasitasnya untuk ikut berpartisipasi yang membangun.

  1. Partisipasi masyarakat dalam good governance dalam berbagai bidang

Bentuk partisipasi ini bisa berupa macam-macam partisipasi politik dalam pemerintahan, entah itu dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, maupun pemanfaatan dari dijalankannya kebijakan tersebut. Partisipasi dari masyarakat ini memang bebas, tetapi tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku.

  1. Supremasi hukum yang baik penegakkannya (rule of law)

Adanya kerangka hukum yang adil serta diberlakukan secara adil dan merata pada seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu merupakan ciri selanjutnya dari good governance. Penegakan hukum yang dimaksud ini termasuk juga hukum-hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.

Penegakan hukum yang diberlakukan secara adil ini merupakan bentuk dari keberjalanan demokrasi di berbagai bidang kehidupan.

Oleh karena itu, pemerintahan yang menjalankannya secara good governance berarti harus mempersiapkan serta membangun sistem hukum yang sehat di dalamnya dengan menjalankan peranan lembaga peradilan sebaik mungkin agar tidak ada kesenjangan ketika penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

  1. Keterbukaan (transparansi) dalam pemerintahan kepada masyarakat luas

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) berarti bahwa seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan serta informasi terkait kepentingan publik harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk juga masyarakat. Informasi-informasi yang disediakan juga harus memadai agar mudah dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan suatu negara.

Arus informasi juga harus bebas diakses oleh seluruh warga negara. Keterbukaan ini mencakup seluruh aspek aktivitas terkait kepentingan umum. Ciri good governance ini merupakan wujud dari adanya prinsip demokratis.

  1. Data tanggap atau responsiveness pemerintah baik

Apabila informasi kepentingan publik merupakan hak dan harus dipenuhi oleh pemerintah, maka implikasinya ialah adanya daya tanggap kepada pihak yang berkepentingan.

Setiap komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki daya tanggap yang baik, entah itu terhadap masukan berupa keinginan masyarakat maupun berupa keluhan setiap pemangku kepentingan sebagai wujud dari sifat kebijakan publik yang baik.

  1. Pemerintahan yang berorientasi pada konsensus

Ciri-ciri good governance berikutnya yaitu pemerintahan berusaha agar dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang beragam dari masyarakat. Usaha ini dilakukan demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal-hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sifatnya beragam.

Bahkan, apabila memungkinkan maka konsensus juga ada dalam kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang dijalankan.

Ciri ini didukung dengan adanya ciri tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pemerintah yang bisa menjadi perantara kepentingan yang berbeda antar kepentingan publik agar bisa dicapai pilihan terbaik demi kepentingan yang lebih luas.

  1. Adanya kesetaraan dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat

Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperbaiki serta mempertahankan kesejahteraan. Hal ini merupakan ciri selanjutnya yang harus ada pada sebuah negara yang ingin menjalankan good governance dalam pemerintahannya.

  1. Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien

Good governance hendaknya menciptakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berwenang agar dapat menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat. Hal ini dapat diraih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin.

  1. Akuntabilitas

Adanya good governance dalam sebuah pemerintahan juga dapat dilihat melalui tanggung jawab pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi tertentu terhadap masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan lain yang berkepentingan.

Bentuk pertanggungjawaban tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya karena tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

Hal yang perlu ditekankan ialah seluruh pihak berwenang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan harus bertanggung jawab pada terpenuhinya hak dan kepentingan publik dan tidak hanya fokus pada kepentingan golongan tertentu saja.

  1. Adanya visi strategis

Pemerintahan agar dapat disebut penyelenggaraannya sebagai good governance perlu memiliki sudut pandang yang luas dan jauh ke depan terkait tata pemerintahan dan pembangunan manusia yang baik.

Tidak hanya itu, pemimpin bersama masyarakat harus peka terhadap yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan perkembangan masyarakat. Hal ini dapat diraih dengan memahami sejarah, budaya dan sosial yang kompleks, untuk kemudian kompleksitas tersebut menjadi dasar sudut pandang.

Tujuan Good Governance

Tujuan penyelenggaraan good governance antara lain sebagai berikut;

  1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tanpa adanya perbandingan status sosial. Hal ini terjadi etika penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, kepentingan publik dapat diusahakan dengan baik pula, maka dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan suatu negara.
  2. Menciptakan kehidupan dalam masyarakat yang damai dan teratur.
  3. Menerapkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal ini menjadi pencegah terjadi penyimpangan seperti tindakan korupsi.
  4. Mengurangi ketimpangan sosial lantaran terdapatnya transprarasi dalam pemerintahan yang menyebabkan semua masyarakat bisa ikut mengawasinya.

Itulah ulasan lengkap yang bisa kami bagikan pada segenap pembaca, berkaitan dengan ciri good governance dalam tata kelola pemerintahan dan tujuannya bagi masyarakat dan juga negara. Semoga bisa memberikan penjabaran atas materi yang kami tulisankan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *